Adalah tantangan yang belum pernah dilihat oleh para pemimpin China sejak unjuk rasa Lapangan Tiananmen pada tahun 1989; sebuah kota bergolak oleh protes tidak sah dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut demokrasi. Pada tanggal 1 Oktober, ulang tahun ke-65 pemerintahan komunis China, demonstrasi anti-pemerintah di Hongkong, dimulai sembilan hari sebelumnya dengan boikot kelas, membesar melibatkan lebih dari 100.000 orang. Para pengunjuk rasa, dipersenjatai dengan payung yang menjadi simbol gerakan mereka, di tengah hujan mengejek pemimpin Hongkong SAR, Leung Chun-ying yang memimpin pengibaran bendera nasional. Beberapa mengangkat jari tengah mereka ke arah itu.

Gerakan dengan julukan “Revolusi payung” adalah mimpi buruk para pemimpin Partai Komunis China di Beijing telah lama ditakuti dari Hongkong dengan pengaturan mekanisme “satu negara, dua sistem” sejak serah terima dari Inggris pada tahun 1997. Gerakan ini adalah protes demokrasi pertama berskala besar yang dipimpin mahasiswa berskala besar merebak di berbagai kota China sejak tahun 1989. Unjuk rasa Hongkong menghadirkan tantangan yang tidak biasa. Pihak berwenang di Hongkong SAR (Wilayah Administrasi Khusus) yang terkekang sistem hukum warisan Inggris, tidak bisa melakukan apa yang biasa di daratan China, menangani unjuk rasa dengan kombinasi tawar-menawar yang cerdik, kekerasan premanisme, perlakuan brutal terhadap pemimpin unjuk rasa, dan kontrol ketat atas media dan internet. Presiden RRC Xi Jinping, dibatasi oleh keinginan untuk menjaga Hong Kong stabil dan makmur, karena penanganan yang buruk dapat merusak salah satu ekonomi terkaya di dunia maupun citra China.

Lihat selengkapnya: http://www.economist.com/news/china/21621846-days-student-led-unrest-hong-kong-are-crisis-chinas-communist-party-no-exit