René L Pattiradjawane

Keputusan Inggris untuk bergabung ke dalam Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) bentukan China (Kompas 14/3), memberikan indikasi penting terjadinya perubahan geopolitik global dengan berbagai dampaknya. Dampak yang secara nyata akan kita hadapi adalah berakhirnya mekanisme politik aliansi yang menjadi panduan penting pengendalian dunia pasca Perang Dunia II.

Sedangkan perubahan geopolitik global yang akan dihadapi setidaknya terjadi dalam dua sisi, kebangkitan RRC sebagai negara adidaya baru menggantikan peran AS selama lebih dari tujuh dekade yang menjadi barometer perkembangan penting globalisasi dalam aspek politik, ekonomi, perdagangan, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakan.

Sisi lainnya, kehadiran Inggris selain melanjutkan upaya tradisional sebagai negara-bangsa dengan tradisi perbankan yang kuat, memberikan indikasi pentingnya kawasan maritim sebagai mandala interaksi baru yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Asia, Afrika, dan Eropa. Sisi ini sekaligus menunjukan kalau infrastruktur maritim akan menjadi pelopor utama dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan mencari modalitas baru untuk bekerja sama.

Bisa dipastikan keputusan Inggris bergabung dalam AIIB akan diikuti oleh negara Eropa lain seperti Jerman atau Perancis. Semua negara di dunia, kecuali AS, percaya kalau bank pembangunan multilateral (MDB) akan memberikan prospek menarik yang berbeda dibanding dengan MDB sejenis seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, maupun Bank Pembangunan Asia (ADB).

Di sisi lain ada kekhawatiran lain yang perlu kita sampaikan, tidak terkait dengan standar tata kelola perbankan seperti yang dipedulikan AS. Kita percaya, RRC yang memiliki dana milyaran dengan cadangan devisa mencapai sekitar 4 trilyun dollar AS, pasti memiliki standar kelola keuangan yang ajek dan kuat.

Setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi kekhawatiran kita dan perlu dikaji secara seksama menghadapi perubahan geopolitik global dalam mekanisme konsep yang disebut Beijing sebagai yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk). Pertama, seperti telah disampaikan harian ini, kita tidak ingin terjebak dalam mekanisme hegemoni berkarakteristik China.

Ketika pusat AIIB ada di Beijing, pemimpin ekeskutif AIIB dikendalikan oleh RRC, dan besaran keanggotaan AIIB ditentukan atas jumlah PDB masing-masing negara anggota, yang semuanya mengarah pada dominasi RRC, kita khawatir cita-cita “sama rasa dan sama rata” yang diinginkan dalam mencapai kesejahteraan bisa tidak tercapai. Gagasan kerja sama akan kembali menghadirkan jurang pemisah kaya dan miskin.

Kedua, sampai saat ini tidak ada cetak biru yang bisa memberikan modalitas investasi infrastruktur yang ingin dikembangkan bersama. Yang muncul adalah “politik baik hati” membangun jalur kereta api di Thailand, atau pembangunan kawasan pelabuhan di Sri Lanka yang terbengkalai untuk negosiasi ulang dengan RRC.

Dan ketiga, kita perlu menekankan kembali kalau AIIB yang ingin dikembangkan jangan sampai didominasi oleh kekuatan ekonomi dan keuangan diaspora Tionghoa yang memiliki peluang besar dalam konsep strategi pembangunan jalur maritim. Peluang ini tersedia sangat luas pada skema kemitraan swasta publik (PPP), ketika proyek-proyek padat modal infrastruktur hanya dikelola oleh mereka yang kuat secara ekonomi dan finansial.

Tahun 2015 menjadi sangat penting menghadapi perubahan geopolitik global yang mengarah ke kawasan Samudra Pasifik dan India yang menjadi poros baru pertumbuhan dunia. Kelengahan kita menghadapi konsep-konsep strategi pembangunan baru, akan mendorong kita masuk ke dalam siklus kolonialisasi dan imperialisasi modern dalam bentuknya yang baru dan tidak terbayangkan sebelumnya.