René L Pattiradjawane

Hanya dalam waktu dua bulan, terjadi perubahan geopolitik drastis yang bisa mengubah tatanan perilaku politik, ekonomi, perdagangan, keuangan, maupun pertahanan di kawasan Asia yang sangat dinamis. Berbagai sistem bilateral dan multilateral baru tahun 2015 ini akan bermunculan mengubah keseluruhan tatanan di kawasan Asia-Pasifik, terutama menyangkut interaksi maritim yang mengeliling berbagai negara-negara ini.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang dan China pekan ini, kita harapkan mampu menata ulang kebijakan luar negeri Indonesia yang ternyata tidak memiliki visi dan fondasi mendasar, khususnya terkait konsep Poros Maritim Dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia  terjepit dalam kepentingan politik domestik, mulai dari ketidaksamaan pandangan atas perubahan dinamis di kawasan Asia-Pasifik, kebijakan “tebang pilih” kapal ikan asing yang ditenggelamkan, sampai “gagal paham” atas kebijakan “satu China satu Taiwan” setelah kunjungan Wakil Menlu Taiwan  Shih Ya-ping (Vanessa Shih).

Semua persoalan ini akan ikut menentukan bentuk dan arah kebijakan luar negeri Indonesia, ketika politik ekonomi internasional menghadirkan berbagai perubahan termasuk peta kekuatan militer di wilayah tumpang tindih kedaulatan di kawasan Laut Selatan yang dipenuhi oleh “pulau-pulau palsu Made in China” sebagai titik aju kekuatan militer China.

Kita sendiri berharap, Presiden Jokowi secara tegas menata kebijakan luar negeri RI secara lebih transparan dan strategis ketika bertemu dengan PM Shinzo Abe. Kunjungan ke Jepang harus memberikan sinyal kuat menghadapi “kebangkitan China” yang secara tidak sadar memroyeksikan dominasi dan hegemonisme baru di kawasan Asia.

Jepang memang menjadi kekuatan Asia penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kesetimbangan dinamis bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Sehingga, usulan kerja sama patroli pantai (Coast Guard) di kawasan Asia Tenggara, harus dicermati sebagai gagasan penting untuk mengimbangi “ekspansi diam-diam” RRC yang bisa mengubah keseluruhan peta maritim Asia Tenggara.

Di sisi lain, walaupun kita membutuhkan banyak sekali investasi dan pendanaan bagi berbagai kebutuhan proyek pembangunan di Indonesia, khususnya infrastruktur, “blusukan” ke Toyota seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam wawancara dengan harian Asahi Shimbun tidak bisa dijadikan dasar bagi kita mengembangkan industri otomotif yang sudah memenuhi berbagai jalan raya di Indonesia. Perlu diingatkan waktunya bagi Indonesia memberlakukan moratorium bagi berbagai produksi otomotif buatan Jepang kalau tidak ikut serta memikirkan masalah infrastruktur jalan raya yang dalam waktu dua tahun akan memacetkan jalanan sampai terhenti total.

Kunjungan Presiden Jokowi ke RRC, yang kedua kali dalam kurang dari enam bulan, perlu menekankan persoalan strategis terkait antara Jalan Sutra Maritim dalam konsep “yi lu yi dai” (satu jalan satu sabuk) dengan konsep Poros Maritim Dunia. Dan persoalan ini menyangkut masalah krusial di Laut Selatan serta persoalan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang berubah total dari gagasan awalnya.

Kepada Presiden Xi Jinping bisa disampaikan kalau kehadiran “pulau-pulau palsu” di kawasan Laut Selatan akan mengubah secara fundamental kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk kerja sama keamanan, memecahkan persoalan secara kolektif, membangun kedaulatan bersama, menegakan norma dan kebajikan dalam hukum internasional, perbedaan derajat, dan sebagainya.

Kita pun tidak bisa menyelesaikan persoalan perikanan kita ketika melakukan “tebang pilih” atas penangkapan kala-kapal liar dan ilegal di perairan Indonesia. Perlu diingatkan kalau Jalan Sutra Maritim jauh lebih krusial dan bernilai ekonomis ketimbang Sabuk Sutra di bagian utara terhubung melalui jalur kereta api.

Ketika China menolak permintaan Indonesia sebagai salah satu cabang kantor AIIB serta posisi Vice President, jelas Beijing menganggap Indonesia bukan menjadi bagian penting dalam skema kerja sama maritim tersebut. Penolakan ini jelas menjadi ancaman langsung atas konsep Poros Maritim Dunia yang ingin dikembangkan oleh Indonesia.

Diperlukan terobosan kudeta diplomatik untuk kembali menuntut agar AIIB berada di Jakarta seperti yang pernah kita usulkan sebelumnya di harian ini. Kudeta diplomatik menjadi penting ketika Inggris dan negara-negara Eropa yang menjadi sekutu AS, menyatakan akan bergabung dalam AIIB. Kita pun harus bersiap menghadapi berbagai perubahan strategis untuk menjalakan politik bebas dan aktif mendorong Poros Maritim Dunia sebagai fondasi kebangsaan dan kelautan Indonesia.