Bulan Februari 2015 lalu, ada pejabat tinggi Taiwan berkunjung ke Sulawesi Selatan, mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Indonesia. Kunjungannya bersifat rahasia, karena pertemuan pejabat Indonesia-Taiwan dianggap tabu yang bisa merusak hubungan diplomatik Jakarta-Beijing.

Tidak banyak yang memahami mengenai pertemuan tersebut, karena tidak dilakukan di Jakarta. Pertemuan di Sulawesi Selatan, juga dilakukan dengan Tsai Ying-wen, Ketua Partai Progresif Demokratik (DPP), partai oposisi yang diperkirakan akan berkuasa di Taiwan pada tahun 2016 setelah memenangkan pemilihan presiden langsung.

Manuver politik luar negeri seperti ini menjadi tidak kondusif dalam mengelola kebijakan luar negeri Indonesia, karena bertentangan dengan memorandum kesepatan 1990 pemulihan hubungan diplomatik RI-RRC tapi juga tidak sesuai dengan aspirasi Indonesia sebagai “honest middle power” yang menjunjung nilai, norma, dan kebajikan hukum internasional yang selama ini dianut.

Ada kesan, sebagian pejabat Indonesia gagal paham tentang “kebijakan satu China” (one China policy) yang mengamli perkembangan sangat signifikan setelah “Konsensus 1992” antara Beijing dan Taipei. Dalam konsensus tersebut disebutkan, apapun pendapat yang ada di antara keduanya tentang “satu China” harus dianggap sebagai persoalan internal “orang Tionghoa.”

Dalam konteks ini, sebenarnya memberikan kesempatan luas bagi berbagai negara di kawasan Asia untuk mengaji ulang “kebijakan satu China” yang pada prinsipnya memuat pengertian “RRC adalah satu-satunya pemerintah resmi China dengan Taiwan sebagai bagian integral.” Karena “kebijakan satu China” adalah persoalan internal sesuai “Konsensus 1992”, reformulasi “kebijakan satu China” yang kita anut pun seharusnya menyesuaikan perubahan pemahaman ini.

Reformulasi ini harus dilakukan tanpa bersinggungan terhadap isu kedaulatan yang terkait atas pengertian tersebut, termasuk persoalan jurisdiksi de jure klain teritorial antara Beijing dan Taipei. Melalui reformulasi ini, akan banyak sekali pilihan bagi negara-negara Asia, khususnya ASEAN, untuk melakukan pendekatan dengan Taiwan secara ekstensif (termasuk kerja sama multilateral) kecuali dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik dan pertahanan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, di era mekanisme dan kerja sama perdagangan bebas, ASEAN dan negara Asia lain akan selalu berurusan dengan RRC sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia setelah AS. Sehingga, tidak memperhitungkan Taiwan di era perdangan dan jasa pasar global, menjadi kesalahan strategis ketika Beijing-Taipei sudah mulai meninggalkan perilaku antagonis secara politik satu sama lain.

Kedua, kesejajaran Beijing-Taipei dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, sosial-budaya selama ini, menjadikan kedua belah pihak memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Sebagai entitas ekonomi, Taiwan memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam menghubungkan negara-negara ekonomi besar dunia seperti AS, Jepang, dan China  yang bisa memberikan keuntungan bagi negara-negara Asia Tenggara.

Dalam penataan reformulasi ulang “kebijakan satu China” ini, memberikan peluang bagi Indonesia untuk tidak bersembunyi tanpa ikatan hukum internasional mengembangkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Indonesia, misalnya, sesuai asas resiprositas bisa meminta kepada Beijing untuk membuka konsulat jendral (Konjen) di Kaohsiung, kota pelabuhan di selatan Pulau Taiwan.

Sejak menjadi jajahan Belanda pada tahun 1624, Kaohsiung sudah dikenal sebagai pelabuhan ikan terpenting di Taiwan. Sehingga, letak geografi Kaohsiung menjadi ideal untuk mengembangkan konsep Poros Maritim Dunia khususnya terkait dengan elemen diplomasi maritim dan sumber daya maritim, dan secara bersamaan merupakan konsentrasi para buruh migran asal Indonesia yang khususnya bekerja di sektor perikanan.

Melalui Konjen RI di Kaohsiung, pemantauan atas kapal-kapal ikan asing melakukan apa yang dikenal sebagai ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU), bisa dilakukan lebih dini tidak hanya bagi kepentingan Indonesia tapi juga negara-negara di Asia-Pasifik dalam rangka menyelamatkan keamanan pangan. Dan, perlindungan migran buruh Indonesia di Taiwan yang diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu orang menjadi lebih terjamin dengan digelarnya aktivitas konsuler di sana.